Rajawalibaruna.com | Bener Meriah – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, kembali menggelar rapat koordinasi (Rakor) virtual tentang pengendalian inflasi daerah tahun 2023. Rakor tersebut, juga diikuti oleh Pemkab Bener Meriah yang dipusatkan di Oproom setdakab setempat, Selasa (4/3/2023) .

Mewakili Pj Bupati Bener Meriah, Drs. Haili Yoga, M.Si, Rakor Virtual pengendalian inflasi daerah itu, akademi oleh Pj Sekda, Armansyah, SE, M.Si beserta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab setempat. Rakor itu, dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kemendagri, Drs. Tomisi Tohir, M.Si

Dalam rakor itu, Inspektur Jenderal Kemendagri, Drs. Tomisi Tohir, M.Si mengatakan, bahwa masih rendahnya upaya yang dilakukan dan dilaporkan oleh pemerintah daerah di tahun 2023. “Terutama terkait koordinasi dengan komoditi penghasil daerah untuk kelancaran pasokan dan rendahnya realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi,” kata Tomisi Tohir.

Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini menuturkan, inflasi pada bulan Maret 2023 yang bertepatan dengan awal bulan Ramadhan relatif lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya.

“Pemerintah daerah perlu mewaspadai kenaikan harga beberapa komoditas yang mungkin memicu tingginya permintaan menjelang lebaran seperti tarif angkutan udara, daging sapi, daging ayam ras, bawang merah dan telur ayam ras,” tutur Ismartini.

Dalam Rakor itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas, Dr. I Gusti Ketut Astawa, S.Sos, MM, menjelaskan jika perlunya penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022.

“Salah satunya untuk antisipasi, antisipasi dan pelaksanaan stabilisasi harga. Mengatasi masalah pangan, memberikan bantuan pangan, kerjasama internasional, bantuan pangan luar negeri dan kebutuhan lainnya sesuai ketetapan pemerintah,” sebut I Gusti Ketut Astawa.

Menurut I Gusti, ada beberapa hal yang perlu dilakukan Pemda dalam mengendalikan inflasi pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). “Upaya dimaksud seperti dukungan suplai dan harga pangan dilapangan, pelaksanaan gerakan pangan murah serta dukungan pemda kepada perum BULOG dalam penyerapan gabah atau beras saat panen raya,” pungkasnya.

Rakor pengendalian inflasi daerah bersama Kemendagri, Pj Sekda Bener Meriah, Armansyah didampingi Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Sayutiman, SE, MM, Kadis PUPR, Erwin, ST, M.Si, Kadis Perdagangan Khairun Aksa, SE, MM, Kadis Sosial, Ir. Mahmuddin dan Kepala BPS Bener Meriah, Devi Indriastuti, S.ST, M.Si.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *