Rajawalibaruna.com – Kendari – Lingkar Aktivis Sulawesi Tenggara (LA-Sultra). Berkunjung dan Ingatkan serta Menuntut Kejaksaan Tinggi Sultra, untuk lebih tegas lagi dan segera memproses para oknum mafia koruptor Proyek” tanpa pandang buluh di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.Senin, (12/12/22)

LA- Sultra, tentu bukan hal yg instan, rentetan semangat juang para pahlawan terdahulu mencerminkan kepada anak2 bangsa hingga menciptakan generasi bahwa betapa pentingnya memperjuangkan kebenaran.

Tegaskannya, dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 sudah seharusnya segala hal yg melanggar hukum harus ditegakkan. Seperti yg terjadi di kabupaten muna, bahwa ada nya pembangunan diharapkan mampu memberikan kesejahtraan kepada rakyat. Namun ternyata dalam hal pembangunan tersebut hadir oknum2 yg tdk bertanggung jawab, yg hanya mementikan kepentingan pribadi mereka hingga apa yg mereka lakukan adalah melanggar hukum yg ada di indonesia yaitu, berani melakukan kerugian negara yg berunsur tindak pidana korupsi sesuai UU no.31 tahun 1991 dan pembaharuannya no.20 tahun 2001.

Diketahui, tindak pidana korupsi merupakan tindakan melanggar hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain yg dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara. Dalam UU no.31 tahun 1991 dan pembaharuannya no.20 tahun 2001 tindak pidana korupsi dirumuskan menjadi 30 jenis dan disederhanakan menjadi 7 kelompok yaitu, merugikan uang negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan grafikasi.(LA-Sultra)

Lanjut, pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan no.71 tahun 2000 tentang cara pelaksanaan peran masyarakat dalam bentuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Dimana masyarakat diberikan peran untuk mencari, memperoleh, dan memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi yang terjadi.

Ditegaskannya, berdasarkan uraian diatas kami yg tergabung dalam Lingkar Aktivis Sultra (LA-Sultra). Menuntut serta mengingatkan dan
Meminta kepada Kejaksaan Tinggi Sultra, untuk segera bertindak tegas serta pula melakukan penyelidikan terhadap Oknum Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Oknum Penataan Ruang sebagai penanggung jawab pengelola anggaran dan kontraktor perusahaan Cv SPU, Pt BTP, Cv YK, Cv KNT, Cv AGM, Pt BES, dan Cb BR. Sebagai pelaksana paket pekerjaan di Kab.Muna, pada tahun anggaran 2021, yg kami duga telah terindikasi merugikan negara senilai Rp.1.251.189.290,55.
di Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Di tempat yang sama, Jendral lapangan (Jenlap).
Hendrik Mantobua Mengatakan, tentu bukan hal yg instan, rentetan semangat juang para pahlawan terdahulu mencerminkan kepada anak2 bangsa hingga menciptakan generasi bahwa betapa pentingnya memperjuangkan kebenaran. Mengingat indonesia yg kemudian ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Sudah seharusnya segala hal yg melanggar hukum harus ditegakkan. Seperti yg terjadi di Kabupaten Muna.

Lanjut, ada nya pembangunan diharapkan mampu memberikan kesejahtraan kepada rakyat. Namun ternyata dalam hal pembangunan tersebut hadir oknum2 yg tdk bertanggung jawab, yg hanya mementingkan kepentingan pribadi mereka, hingga apa yg mereka lakukan adalah melanggar hukum yg ada di indonesia yaitu, melakukan kerugian negara yg berunsur tindak pidana korupsi sesuai UU no.31 tahun 1991 dan pembaharuannya no.20 tahun 2001;(Tuturnya).

Pewarta : Nurwindu.nh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *