Rajawalibaruna.com | Aceh Utara – Kekecewaan mendalam menyelimuti mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menyusul hilangnya empat pulau Aceh yang kini secara sepihak diklaim menjadi bagian dari wilayah Sumatera Utara.Muklis Mantan GAM Sago, Jrat Manyang, dengan nada getir mengungkapkan penyesalannya atas apa yang ia sebut sebagai tindakan arogansi Jenderal Tito Karnavian. Tindakan ini, tegas Muklis, merupakan pengkhianatan besar terhadap masyarakat Aceh dan pelanggaran nyata terhadap semangat dan isi perjanjian damai MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dan GAM. Lebih dari sekadar kehilangan wilayah, ini adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan dan harapan perdamaian yang telah dibangun selama bertahun-tahun.
Sikap pemerintah pusat yang dinilai tidak adil dan bijak ini semakin memperdalam luka lama. MoU Helsinki, yang seharusnya menjadi landasan penyelesaian konflik dan pembangunan berkelanjutan di Aceh, justru dinodai oleh tindakan sewenang-wenang ini. Alih-alih fokus pada implementasi perjanjian damai, pemerintah justru menciptakan nuansa perpecahan dengan secara sengaja menyerahkan empat pulau tersebut ke Sumatera Utara. Tindakan ini, menurut Muklis, bukan hanya cerminan dari ketidakseriusan pemerintah dalam menyelesaikan masalah Aceh, tetapi juga sebuah provokasi yang berpotensi memicu konflik baru yang lebih besar.
Muklis pun dengan lantang meminta pertanggungjawaban Tito Karnavian atas permasalahan ini. Ia mengecam keras sikap pemerintah yang terkesan sengaja menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat Aceh. Ketidakmampuan pemerintah untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak yang memahami status kepemilikan hak atas pulau-pulau tersebut, seperti Yusuf Kala yang dikenal luas akan pengetahuannya tentang perbatasan Aceh, semakin memperkuat kecurigaan akan adanya kesengajaan dan upaya manipulasi dalam tindakan ini. Ketiadaan transparansi dan keterbukaan informasi semakin memperburuk situasi dan memicu spekulasi negatif di kalangan masyarakat.
Dengan menyerahkan empat pulau Aceh kepada Sumatera Utara, pemerintah Indonesia, menurut Muklis, sama saja dengan mengundang konflik dan perpecahan. Ia mempertanyakan dasar hukum dan logika di balik keputusan tersebut. Mengapa pemerintah pusat, yang seharusnya fokus pada penyelesaian masalah-masalah krusial seperti korupsi dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, justru sibuk mengobok-obok wilayah Aceh dan memicu potensi konflik baru? Pertanyaan ini, menurut Muklis, harus dijawab dengan transparan dan akuntabel oleh pemerintah pusat. Kehilangan empat pulau tersebut bukan hanya kerugian teritorial, tetapi juga merupakan pukulan telak bagi kepercayaan masyarakat Aceh terhadap komitmen pemerintah Indonesia dalam menegakkan keadilan dan perdamaian. Tindakan ini, menurutnya, merupakan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan regional. Ke depan, Muklis menyerukan agar pemerintah bertindak tegas dan bertanggung jawab atas tindakannya, serta mencari solusi yang adil dan bermartabat bagi masyarakat Aceh.
Penulis Abdul Munir
Kabiro Aceh Utara